Palembang, Radar Keadilan - Maraknya hoaks, manipulasi video, rekayasa suara, serta ancaman deepfake di media sosial mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mempercepat transformasi sistem pengawasan pemilu dan pilkada ke ranah digital.
Langkah strategis itu diwujudkan melalui penguatan regulasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, patroli digital, serta sinergi akademisi di lingkungan Universitas Sriwijaya (Unsri) Bukit Besar Palembang, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan kolaborasi tersebut dihadiri Anggota Bawaslu RI Dr. H. Puadi, S.Pd., M.M., Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Taufik Marwa, S.E., M.Si., serta Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, berlangsung di lantai 8 Gedung FH Tower Kampus Unsri.
Dalam pemaparannya, Dr. H. Puadi menegaskan bahwa pelanggaran pemilu saat ini tidak hanya terjadi di ruang fisik, melainkan menyebar luas di media sosial dan platform‑platform digital.
Oleh karena itu, Bawaslu harus beradaptasi menggunakan teknologi guna memetakan risiko, mendeteksi konten manipulatif, serta mempercepat penanganan dugaan pelanggaran pemilu.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi Bawaslu untuk menjaga integritas demokrasi. Kita tidak bisa berdiri sendirian menghadapi serangan informasi palsu, deepfake, rekayasa video maupun rekaman suara yang berpotensiasi merusak persepsi masyarakat terhadap pemilu dan pilkada,” ujar Puadi.
Puadi menjelaskan sejumlah agenda utama yang menjadi prioritas Bawaslu, yakni penguatan regulasi digital, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, optimalisasi kecerdasan buatan, pemantauan aktivitas dunia maya, serta pembangunan kerja sama dengan penyedia platform digital.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kajian kepemiluan, riset pemetaan risiko, pengembangan sistem pengawasan, dan literasi digital masyarakat.







