Bupati Muchendi Perjuangkan Nasib Warga OKI di Senayan: SPBN, Jargas, dan BBM Jadi Prioritas

Jakarta, Radar Keadilan – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi, dengan gigih memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait masalah energi yang krusial.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025), ia mengangkat isu-isu mendesak seperti akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga antrean solar yang meresahkan di SPBU.

Jeritan Nelayan OKI Soal BBM

Muchendi dengan tegas menyatakan bahwa akses BBM bersubsidi adalah kebutuhan vital bagi ribuan nelayan di pesisir OKI. Menurutnya, keterbatasan pasokan dan distribusi yang tidak merata telah memaksa nelayan untuk membeli BBM dengan harga yang tidak wajar.

“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa dukungan pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujar Muchendi, menggambarkan betapa pentingnya masalah ini bagi kelangsungan hidup para nelayan.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru yang berlokasi strategis di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur.

Langkah ini diharapkan dapat membantu sekitar 6.500 nelayan yang selama ini kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa-desa lain bahkan provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya dapat menjangkau wilayah lebih luas,” jelasnya.

Jargas: Solusi Energi Terjangkau untuk Masyarakat

Selain sektor kelautan, Muchendi juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jargas rumah tangga di Kota Kayuagung. Ia meyakini bahwa jargas dapat menekan biaya energi, meningkatkan efisiensi rumah tangga, serta memperkuat usaha kecil.

Bupati OKI, H. Muchendi, menyerahkan dokumen berisi aspirasi masyarakat terkait masalah energi kepada Komisi XII DPR RI dalam RDP di Senayan./radarkeadilan.com

“Kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di wilayah tetangga, Ogan Ilir, sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan,” tuturnya.

Antrean Solar: Indikasi Masalah Distribusi

Muchendi juga mengungkapkan keprihatinannya terkait antrean panjang BBM bersubsidi, terutama solar dan pertalite, di 13 SPBU OKI. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor produktif.

“Antrean yang mengular di kota dan desa menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Muchendi meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk mendorong penambahan alokasi BBM bersubsidi dan memperbaiki tata distribusi di daerah produktif seperti OKI.

Dukungan dari DPR RI dan BPH Migas

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan Bupati OKI. Ia menilai bahwa kebutuhan SPBN baru dan percepatan jargas sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi.

“Komisi XII melihat inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI bukan hanya memperluas akses energi, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas,” ujar Bambang.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, juga menyambut baik usulan tersebut. Ia memastikan bahwa BPH Migas mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas di Kayuagung.

“Dengan SPBN, nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi lebih mudah; dengan jargas, masyarakat dan UMKM bisa menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau. BPH Migas siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan DPR untuk merealisasikannya,” kata Wahyudi.