Baturaja, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menegaskan sikap tegas untuk terus mengawal pelaksanaan Perjanjian Bersama antara pekerja dan manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan, guna memastikan seluruh hak para pekerja terpenuhi sebagaimana yang telah disepakati bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., saat menerima audiensi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PD FSP PP-SPSI) Provinsi Sumatera Selatan di Rumah Dinas Bupati OKU, pada Senin (9/11/2026) petang.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Serikat Pekerja PTP Mitra Ogan (Serikat Mandiri), Paguyuban Pensiunan PTP Mitra Ogan, serta Wakapolres OKU Kompol Ramadhi Kurniawan, S.I.Kom., M.H. beserta jajaran.
“Saya tegaskan, Pemerintah Kabupaten OKU akan konsisten memegang teguh dan mengawal pelaksanaan Perjanjian Bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemerintah daerah tidak akan berpaling dari kepentingan warganya,” ujar Bupati Teddy dengan tegas.
Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah memikul tanggung jawab moral atas nasib para pekerja, mengingat mereka merupakan warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten OKU.
“Jangan diragukan komitmen kami. Kami tetap berpihak pada pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Kami akan pastikan Perjanjian Bersama berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Sekretaris PD FSP PP-SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah klarifikasi penting terkait penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses penyelesaian telah dikuasakan secara resmi oleh para pekerja kepada serikat pekerja, dan dipantau langsung oleh Dewan Pimpinan Daerah KSPSI Sumsel hingga tingkat pusat.
