Palembang, Radar Keadilan - Ancaman deepfake, berita bohong, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan menjadi tantangan utama demokrasi modern, sehingga pengawasan Pemilu tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme konvensional.
Keterlibatan generasi muda melalui literasi digital dan patroli digital menjadi benteng utama guna mewujudkan Pemilu yang jujur, transparan, dan berintegritas.
Pesan kuat tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi saat menjadi narasumber kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan, Awasi Bersama Sukseskan Pemilu yang Berintegritas” di Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Selasa (17/11/2026).
Bursah Zarnubi menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah seluruh pola penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, menuntut lembaga pengawas pemilu, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat untuk beradaptasi secara cepat.
Teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana mempercepat penanganan laporan pelanggaran, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membangun sistem pengawasan yang akuntabel.
“Pemilu ke depan pasti akan memanfaatkan platform digital. Ini sudah menjadi keniscayaan. Seluruh kelembagaan akan menggunakan prinsip‑prinsip digital, termasuk dalam pengawasan,” ujar Bursah Zarnubi.
Lebih lanjut, Bursah Zarnubi mengingatkan bahaya besar yang ditimbulkan oleh teknologi deepfake, yakni manipulasi wajah maupun suara tokoh publik, calon kepala daerah, serta calon anggota legislatif guna menciptakan pernyataan palsu yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Bayangkan jika wajah seseorang diubah dan dipasangkan dengan tubuh orang lain, kemudian dibuat seolah‑olah menyampaikan pernyataan tertentu. Begitu juga suara yang dimanipulasi sehingga seakan‑akan seorang tokoh menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi,” jelas Bursah Zarnubi.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Bursah Zarnubi mendorong pembentukan patroli digital guna memantau potensi pelanggaran dan kejahatan siber selama tahapan Pemilu.




