Kondisi ini dipastikan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi tumpuan aktivitas harian masyarakat luas.
“Kami meminta Pemprov menghentikan sementara aktivitas angkutan tersebut hingga seluruh ketentuan dipenuhi dan pengawasan berjalan ketat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, PAC Pemuda Pancasila Talang Ubi merumuskan lima tuntutan utama:
- penghentian sementara perlintasan angkutan batubara PT BSE di jalan umum sampai solusi pasti ditemukan;
- penggunaan jalur khusus perusahaan sesuai ketentuan; pemulihan kerusakan jalan yang diduga timbul akibat aktivitas tersebut;
- penindakan tegas kendaraan yang melanggar muatan, dimensi maupun kelengkapan;
- serta langkah hukum selanjutnya apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
Peringatan tegas pun disampaikan. Jika langkah awal ini diabaikan, massa akan dikerahkan jauh lebih besar hingga aturan ditegakkan sepenuhnya.
“Hari ini baru permulaan. Apabila tidak digubris, kami akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih banyak demi menegakkan kepatuhan terhadap hukum,” ujar Stelly menegaskan sikap organisasinya.
Aksi berlangsung tertib dan damai. Perwakilan peserta unjuk rasa akhirnya diterima pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku perwakilan Gubernur untuk menyerahkan seluruh aspirasi tersebut.
Masalah ini bukan sekadar urusan satu perusahaan atau satu wilayah, melainkan persoalan penegakan hukum dan pelindungan kepentingan publik yang menyangkut seluruh masyarakat Sumatera Selatan. (*/SMSI PALI)
