Palembang, Radar Keadilan – Pemerintah dan pelaku usaha secara agresif mengakselerasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin untuk diwujudkan sebagai simpul logistik strategis baru di Sumatera Selatan.
Langkah ini menjadi tonggak penting transformasi sektor maritim, sekaligus menjadi ujian nyata bagi perbaikan tata kelola yang selama ini kerap terhambat oleh persoalan koordinasi dan kepastian regulasi.
Kegiatan sosialisasi pengusahaan area konsesi yang digelar pada Rabu (29/04/2026) di The Alts Hotel, Palembang, mempertemukan seluruh pemangku kepentingan mulai dari regulator, operator, hingga asosiasi usaha.
Forum ini difokuskan untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan wilayah perairan pelabuhan, mencakup aspek perizinan, pembagian peran, hingga tanggung jawab operasional.
PT Benua Laut Lepas (BLL) selaku pemegang konsesi menegaskan komitmennya tidak hanya berperan sebagai operator, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor perekonomian daerah.
Direktur Utama BLL, Alvin Reynaldi Setiawan, menilai bahwa Tanjung Carat memiliki nilai strategis yang sangat krusial dalam menopang aktivitas ekspor skala besar.
Namun, potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan melalui tata kelola yang disiplin, terintegrasi, dan berbasis pada sistem yang kuat.
“Penataan kawasan harus mengedepankan aspek keselamatan, transparansi, dan efisiensi. Tanpa koordinasi lintas instansi yang solid, potensi besar Tanjung Carat sulit dimaksimalkan,” tegas Alvin.
Pernyataan tersebut menyoroti tantangan klasik yang selama ini dihadapi sektor logistik, yakni tumpang tindih kewenangan, lemahnya sinkronisasi antarlembaga, serta ketidakpastian regulasi yang seringkali menjadi penghambat masuknya investasi.
