Jakarta, Radar Keadilan – Upaya memperkuat fondasi pengelolaan fiskal dan ekonomi daerah terus digencarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dra. Yuni Khairani, M.Si, resmi mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026.
Acara bergengsi yang digagas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini berlangsung di Aula Gedung E, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jakarta Barat, pada Selasa (21/04/2026).
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 21 hingga 22 April 2026, dan diikuti secara selektif oleh para Sekretaris Daerah serta Kepala BPKAD dari seluruh wilayah Indonesia.
Dalam forum strategis tersebut, dibahas sejumlah kebijakan penting yang berdampak langsung terhadap keuangan daerah.
Salah satu fokus utama diskusi adalah mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB) melalui metode talangan berbunga yang difasilitasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI.
Saat ini, skema teknis serta negosiasi suku bunga masih dalam tahap finalisasi penyusunan dasar hukum dan akan dibahas lebih lanjut pasca-pelaksanaan workshop.
