Langkah ini dinilai krusial guna mewujudkan birokrasi yang bersih dari penyalahgunaan narkotika sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam memerangi ancaman tersebut.
“Jika wilayah ini telah dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba, maka upaya pencegahannya pun harus setara tingkat keseriusannya. Tes urine rutin adalah langkah awal yang tegas dan transparan,” tandasnya.
PIBN PALI juga mendorong pembangunan benteng pencegahan di tingkat akar rumput, dengan mengusulkan setiap desa dan kelurahan memiliki tenaga atau relawan terlatih yang menyebarluaskan pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini.
“Jangan sampai masyarakat baru menyadari bahayanya setelah korban berjatuhan. Pencegahan berbasis komunitas adalah kunci deteksi dini yang paling dekat dengan sumber masalah.”
Selain itu, pembentukan Badan Narkotika Kabupaten menjadi usulan strategis yang terus didesak agar penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terpadu memiliki wadah dan arah yang jelas.
“Kebutuhan tak hanya berhenti pada penindakan. Mereka yang terjerat juga berhak pulih dan kembali berkarya. Oleh sebab itu, fasilitas rehabilitasi layak menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah,” imbuh Surjono.
“Perang melawan narkotika memerlukan ekosistem lengkap: ada pencegahan, edukasi, penindakan, hingga rehabilitasi. Jangan tunggu kasus membesar baru bergerak. Mulailah membangun fondasi PALI yang bersih dari narkoba hari ini, demi masa depan yang sehat, produktif, dan berharga bagi seluruh warga,” tutup Surjono dengan tegas. (*/Nanda)
