Palembang, Radar Keadilan – Upaya strategis dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang menjadi fokus utama Komisi II DPRD Kota Palembang dalam kunjungan kerja resmi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (29/4/2026).
Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kinerja serta merumuskan langkah konkret guna mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.
Ketua Komisi II DPRD Palembang, Ilyas Hasbullah, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang telah diimplementasikan Bapenda.
Menurutnya, realisasi penerimaan hingga triwulan berjalan menunjukkan tren positif dan sudah mendekati ambang batas target yang ditentukan.
“Kami menilai langkah-langkah strategis yang diambil Bapenda sudah berjalan sangat baik. Capaian PAD pun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan mendekati target,” tegas Ilyas.
Namun, di tengah capaian yang membaik, fungsi pengawasan tetap dijalankan secara ketat. Komisi II menyoroti satu tantangan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, yakni rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan baru mencapai angka 36 persen dari total keseluruhan pemilik kendaraan yang terdata.
Ilyas menegaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi kunci pembuka gerbang potensi ekonomi daerah.
Jika tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan secara signifikan, penerimaan dari sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa melonjak drastis.
“Apabila kepatuhan dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini, potensi pendapatan yang bisa digali dari opsen pajak kendaraan berpeluang mencapai sekitar Rp700 miliar,” paparnya.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, Komisi II mendorong Bapenda untuk mengambil langkah tegas dan nyata. Upaya ini tidak hanya mengandalkan transformasi digital, tetapi juga penguatan penegakan aturan serta sinergi lintas instansi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian.
