Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memasuki tahap persiapan melalui rapat bersama dengan insan pers, pengusaha media, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) OKI pada Kamis (29/1/2026).
Rapat yang dihadiri lebih dari 100 peserta berlangsung dengan semangat awal yang tinggi, namun segera berubah menjadi kegelisahan mendalam setelah besaran anggaran yang disiapkan pemerintah daerah diumumkan—menimbulkan kekerasan suara dari praktisi media yang menganggap alokasi tidak sejajar dengan peran pers sebagai pilar demokrasi.
Rapat fokus pada dua agenda krusial, yaitu evaluasi anggaran publikasi media tahun 2026 dan pembentukan kepanitiaan peringatan HPN 2026.
Momentum ini mencatat sejarah baru, karena Pemerintah Kabupaten OKI pertama kalinya merencanakan peringatan HPN sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi media dalam menjaga iklim demokrasi dan literasi publik di daerah.
Kapan Terjadi: Persiapan dimulai melalui rapat pada tanggal 29 Januari 2026, dengan target pelaksanaan HPN 2026 mengikuti jadwal nasional yang akan ditetapkan secara resmi.
Antusiasme awal praktisi media sirna ketika anggaran HPN diumumkan hanya sebesar Rp15 juta. Nilai tersebut dinilai jauh di bawah standar yang dibutuhkan untuk sebuah kegiatan berskala nasional.
“Angka itu bahkan tidak cukup untuk satu mata lomba jurnalistik daring,” ucap salah satu peserta rapat dengan nada tegas.
Situasi ini membuat praktisi media merasa tidak diperlakukan secara serius.
Kekecewaan muncul bukan karena harapan akan kemewahan, melainkan karena kesenjangan mencolok antara semangat penghargaan terhadap peran pers dengan dukungan anggaran yang sangat minim—padahal agenda HPN telah mendapatkan restu resmi dari pemerintah daerah.
Perbandingan dengan kegiatan lain semakin mempertegas ketimpangan prioritas.
Organisasi seperti KONI dan Karang Taruna memperoleh dana hibah hingga ratusan juta rupiah, sementara kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mampu terlaksana dengan anggaran puluhan juta dari berbagai sumber.
Sebaliknya, HPN yang berperan dalam kontrol sosial, pendidikan publik, dan transparansi kebijakan justru terkesan diabaikan.
