Oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
Lingkungan hidup bukan sekadar objek pemanfaatan sumber daya alam, melainkan fondasi utama keberlangsungan kehidupan manusia, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan bangsa.
Setiap tindakan yang mencemari atau merusak lingkungan hidup tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak konstitusional masyarakat serta masa depan generasi mendatang.
Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman memegang peranan yang sangat strategis untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada penghukuman semata, melainkan juga menghasilkan pemulihan fungsi lingkungan yang nyata.
Demikian ditegaskan oleh Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., Pemerhati dan Praktisi Hukum, dalam tulisan analitisnya yang berjudul “Putusan Pengadilan sebagai Instrumen Keadilan Ekologis: Membangun Paradigma Peradilan yang Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan Hidup”.
Selama ini, kerusakan lingkungan sering kali diselesaikan hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana, perdata, atau administratif kepada pelaku.
Padahal, seseorang atau korporasi dapat saja dinyatakan bersalah dan dipenjara, namun kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, serta hilangnya keanekaragaman hayati belum tentu pulih kembali. Inilah celah mendasar yang perlu segera ditutup oleh sistem peradilan kita.
Dasar Hukum yang Kuat
Konstitusi Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan hak masyarakat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mewajibkan setiap orang yang mencemari atau merusak lingkungan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
