Sambutan positif atas inisiatif ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani.
Ia menjelaskan bahwa ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia, dengan fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi, penyalur aspirasi warga, serta pengawas kinerja pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Penguatan kelembagaan desa adalah investasi jangka panjang bagi keutuhan dan kemajuan bangsa. BPD harus senantiasa menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungan penuh dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendorong ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas tinggi.
“Desa yang kuat hanya dapat lahir dari kelembagaan yang kokoh. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk SMSI, sangat kami harapkan untuk mendampingi setiap proses kerja, agar tata kelola pemerintahan desa senantiasa berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menyatakan kesiapan penuh organisasinya untuk menjalin kolaborasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, kerja sama ini merupakan implementasi langsung dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM BPD, serta memperluas sinergi dengan lembaga negara dan organisasi pers.
“Kemitraan dengan SMSI menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan kami sekaligus membangun budaya gotong royong dalam menjaga kedaulatan desa dan membangun Indonesia dari wilayah terdepan,” kata Adhitya.
Ia juga memaparkan inovasi program ABPEDNAS, antara lain kompetisi film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah ratusan juta rupiah, sebagai bentuk pendekatan kreatif dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat.
Audiensi ditutup dengan sesi dokumentasi bersama dan penegasan komitmen kedua belah pihak untuk menindaklanjuti kerja sama ini melalui program-program konkret yang melibatkan jaringan kepengurusan di seluruh pelosok negeri.
Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan pers dan kekuatan kelembagaan desa dapat bersatu padu, mewujudkan tata kelola yang baik, serta memastikan setiap langkah pembangunan desa membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. (*/SMSI)
