Ogan Komering Ilir, RK.com – Inflasi, merupakan isu strategis sebagai salah satu indikator perekonomian suatu wilayah yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa. Banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh suatu wilayah yang mempunyai indikator ini. Misalnya sebagai faktor koreksi keterlibatan harga dalam penghitungan beberapa indikator strategis seperti UMR, garis kemiskinan, gini ratio, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.
Selain itu juga, inflasi sendiri menjadi indikator yang secara nasional ditargetkan untuk terjaga stabilitasnya. Untuk tahun 2024 misalnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2024 pada 29 Januari 2024 yang lalu, menyatakan bahwa sasaran inflasi 2024 ditargetkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi sebesar 1 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021.
Mulai tahun 2024, Kabupaten OKI merupakan salah satu dari 150 kabupaten kota di Indonesia yg menghitung inflasi berdasarkan laju pergerakan indeks harga konsumen (IHK). IHK dihitung berdasarkan pada basket komoditas hasil Survei Biaya Hidup (SBH 2022) melalui Survei Harga Konsumen.
Rilis inflasi Kabupaten OKI secara perdana, pada 1 Februari 2024 yang lalu berdasarkan data yg telah dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2024 di Kabupaten OKI terjadi deflasi atau terjadi penurunan harga secara month to month (m to m) dibandingkan dengan harga di bulan desember 2023. Dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2023 yang lalu, inflasi year on year (yoy) di Kabupaten OKI adalah sebesar 4,92 persen.
Sejak awal, pemerintah Kabupaten OKI sangat serius menyikapi angka inflasi yoy yang hampir mencapai lima persen ini. Berbagai macam program kebijakan baik kebijakan yang bersifat keharusan se-Sumatera Selatan yang dicanangkan oleh bapak PJ Gubernur Sumsel, maupun kebijakan lokal yang merupakan kebijakan yang digagas oleh Bapak PJ Bupati OKI diluncurkan untuk meredam laju inflasi di Kabupaten OKI.
Salah satu kebijakan PJ Bupati OKI, Bapak Asmar Wijaya dalam keseriusannya terkait angka inflasi ini adalah melibatkan BPS Kabupaten OKI sebagai narasumber di dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan setiap bulan setelah rilis berlangsung, dan juga pada setiap pertengahan bulan untuk mengetahui perkembangan harga pasar beberapa komoditas penting utamanya yang mempunyai bobot tertinggi sebagai komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat OKI.
Memasuki bulan kedua, selama bulan Februari 2024 kembali OKI mengalami deflasi secara m to m dan sedikit mengalami perlambatan inflasi yoy dibandingkan bulan Januari yaitu sebesar 4,60 persen, dibandingkan Februari 2023 yang lalu.
Berpijak pada data perkembangan harga pasar untuk beberapa komoditas penting yang mengalami perubahan harga, Pemerintah Kabupaten OKI menindaklanjuti hasil FGD dengan melakukan berbagai macam kebijakan.
Dalam implementasi ”Strategi 4K” sebagai strategi yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten OKI juga melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan laju inflasi yang terjadi di Kabupaten OKI. Didalam penerapannya, untuk strategi pertama yaitu ”Keterjangkauan Harga”, kebijakan umum seperti yang telah dilakukan oleh hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia yaitu operasi pasar murah, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Kamis setiap minggunya di berbagai tempat di wilayah Kabupaten OKI.
Ada 2 inovasi yaitu Program PERJAKA (Perusahaan Jaga Keterjangkauan Harga) dan program BISMILAH (BAZNAS Isi Sembako Melalui Amal Ibadah) yang merupakan langkah kongkret dalam pelaksanaan menjaga keterjangkauan harga. Komoditas-komoditas penting yang di-supply pada operasi pasar murah ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan harga pada perkembangan harga pasar yang disampaikan oleh BPS Kabupaten OKI dalam pelaksanaan FGD terkait inflasi yang diselenggarakan setiap bulannya oleh Dinas Perdagangan Kabupaten OKI.
Bahkan Selama Bulan Ramadhan dan sampai menjelang lebaran, operasi pasar murah juga dilakukan hampir setiap harinya dengan cakupan wilayah yang lebih luas di berbagai kecamatan di Kabupaten OKI.
Penerapan Strategi 4K yang kedua, yaitu ”Ketersediaan Pasokan” dilakukan dengan langkah SAMPAN (Satuan Pengaman Pangan), dimana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala di dalam monitoring harga yaitu dengan sidak pasar yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk di dalamnya adalah BPS dan juga Bulog.
Program lainnya dalam menjaga ketersediaan pasokan diantaranya adalah Kerjasama Daerah melalui KIPASMU KANDA (Ketersediaan Pasokan Melalui Kerjasama Antar Daerah), diantaranya telah dilakukan kerjasama Perumda Bende Seguguk dengan PT. Pringsewu Jaya Sejahtera Kabupaten Pringsewu Lampung, dan Proses MoU antara Bupati OKI dengan Bupati Brebes dan Wako Pagar Alam yang masih berproses, serta dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Ogan Ilir.
