Terkait langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan perusahaan, Cecep meluruskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan para pekerja sendiri, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani di Prabumulih pada Agustus 2024.
Langkah ini diambil guna memberikan kejelasan status pekerja di tengah kondisi perusahaan yang terus mengalami kerugian.
“Hingga saat ini, sekitar 97 persen pekerja telah menerima Surat Keputusan PHK tersebut. Terkait pemenuhan hak finansial, seluruh tunggakan upah dan hak-hak eks pekerja ditargetkan lunas paling lambat pada 31 Desember 2026. Saat ini ketersediaan anggaran baru mencapai sekitar 50 persen dari total yang dibutuhkan,” jelas Cecep.
Pihak serikat pekerja menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Bupati Teddy Meilwansyah atas keterbukaan sikap dan dukungan nyata yang diberikan Pemkab OKU dalam mengawal pemenuhan hak-hak keperdataan para pekerja.
Sementara itu, Wakapolres OKU Kompol Ramadhi Kurniawan menyatakan pihak kepolisian siap menjaga situasi agar proses penyelesaian berjalan aman dan kondusif.
“Kami hadir untuk mengamankan yang tidak aman. Proses hukum dan kesepakatan harus berjalan dengan tertib dan damai,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi langkah penting yang membawa harapan baru bagi ratusan pekerja dan keluarga mereka, dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan Perjanjian Bersama dilaksanakan secara jujur dan penuh tanggung jawab. (*/Untung)
