Sementara dihubungi melalui via telpon, Bidang Humas Protokol Kab OKI, Rakhmad Perdana Iskandar mengatakan bahwa hari ini Senin (5/5/2025) petisi akan diserahkan ke Bupati.
Disisi lain, Plt Kadinkominfo OKI Adi Yanto mengatakan, terkait dirinya berhenti atau penghetian dari jabatan, dia hanya pelaksana tugas (Plt) bukan pejabat definitif. Dasarnya surat penugasan pimpinan sabagaimana diatur Permenpan Nomor 22 tahun 2021.
“Kalau ada pengisian jabatan kepala dinas atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) baru maka surat penugasan saya terhenti dengan sendirinya tidak perlu ada pemberhentian. Terkait penerapan belanja publikasi media melalui katalog Inaproc di Diskominfo OKI untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bagian upaya transparansi, akuntabilitas,” kata Adi saat dikonfirmasi melalui Via Seluler.
Adi menjelaskan, perubahan-perubahan kebijakan setiap tahun karena menyesuaikan regulasi dari pemerintah pusat tentang pengadaan barang dan jasa dari sebelumnya melalui katalog elektronik versi 5 menjadi e-katalog versi 6 atau inaproc.
Soal teknis kerjasama publikasi media diatur melalui Perbup Nomor 54 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa.
“Ada standar biaya yang dihitung secara objektif berdasarkan data yang sampaikan oleh perusahaan pers media melalui aplikasi Seklik, baik secara administrasi maupun performa medianya,” jelasnya.
“Dari hasil verifikasi pada aplikasi, akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) hasil bobot nilai atau tier ini lah yang jadi dasar melakukan penawaran harga di Inaproc. Proses selanjutnya hingga transaksi pembayaran melalui inaproc LKPP mekanisme ini sudah berjalan dalam 4 tahun terakhir,” tandasnya. (Feb)
