Palembang, Radar Keadilan – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan kepemimpinan definitif di Biro Umum dan Perlengkapan dengan pelantikan Dr. Darmayanti, S.E., M.M pada Kamis (15/1/2026) di Aula BPSDMD Provinsi Sumsel.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal pemerintah daerah, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset dan pelayanan administrasi yang menjadi tulang punggung operasional pemerintahan.
Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Sumsel menjalankan peran krusial dengan menangani berbagai fungsi strategis, antara lain pengelolaan aset, urusan rumah tangga pemerintah, tata usaha, administrasi keuangan, dan fasilitasi pelayanan publik di lingkungan pemprovinsi.
Setelah menerima amanah pelantikan, Dr. Darmayanti menegaskan bahwa jabatan yang diembannya menjadi tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen.
āProgram yang telah menunjukkan hasil positif akan kami lanjutkan secara konsisten. Namun, evaluasi berkala tetap kami lakukan untuk memastikan kinerja biro semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik,ā ujarnya.
Ia menekankan bahwa fokus kerja ke depan akan mengedepankan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik tidak jelas.
āKami akan memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan aset berjalan sesuai peraturan yang berlaku, terukur secara jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,ā tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pejabat baru ini menyampaikan terkait kekosongan jabatan Kepala Bagian Kelengkapan di biro yang dipimpinnya. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk menjaga koordinasi dan eksekusi program agar tidak terhambat.
āKami mengharapkan pimpinan daerah dapat segera mengisi posisi tersebut melalui mekanisme yang sesuai peraturan, sehingga kesinambungan kinerja dan pelayanan dapat terjaga dengan baik,ā jelasnya.
Sejalan dengan visi pembangunan Sumsel Maju Terus untuk Semua, Dr. Darmayanti menetapkan target peningkatan kualitas layanan internal pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat.
