Oleh: Firdaus
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Di tengah tekanan ekonomi yang kian membebani masyarakat, langkah politik mantan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tingkat daerah memicu kekhawatiran akan stabilitas pemerintahan.
Situasi ini turut mengangkat isu perombakan kabinet yang direncanakan pada Juni ini, yang dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya strategis meredam gejolak sosial sekaligus menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tertekan.
Kondisi ekonomi di berbagai wilayah tanah air menunjukkan tantangan yang semakin berat.
Harga kebutuhan pokok terus melambung dan daya beli masyarakat melemah secara signifikan, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup.
Ironisnya, kondisi ini terlihat sangat kontras dengan gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan di media sosial oleh sejumlah elit politik dan tokoh yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, baik di masa pemerintahan sebelumnya maupun saat ini.
Kesenjangan yang makin lebar itu menciptakan kerentanan sosial yang dapat dengan mudah memicu ketidakpuasan publik.
Dalam konteks tersebut, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan turun langsung ke tingkat kota dan kabupaten untuk memperkuat PSI dinilai banyak pihak sebagai langkah yang kurang mempertimbangkan suasana sosial yang sedang berkembang.
Sejumlah pengamat politik menilai bahwa langkah tersebut tidak dilakukan tanpa dasar yang kuat. Meski tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, ia diduga masih memiliki akses dan kendali atas jaringan pengaruh yang luas yang dibangun selama hampir satu dekade memimpin pemerintahan.
Bagi sebagian kalangan, manuver ini tidak lagi sekadar upaya penguatan internal partai, melainkan menjadi bentuk pertunjukan kekuasaan yang menimbulkan beragam persepsi.
Terdapat kekhawatiran bahwa struktur birokrasi vertikal di daerah—yang sebagian besar dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk pada masa pemerintahan sebelumnya—dapat dimanfaatkan untuk mendukung gerakan politik tersebut.
