Palembang, Radar Keadilan – Polda Sumatera Selatan melaksanakan Analisa dan Evaluasi Konsolidasi Operasi Ketupat Musi 2026 pada masa pengamanan arus mudik nasional.
Masuk hari keenam pelaksanaan operasi, pihak berwenang menegaskan seluruh Pos Pengamanan (Pospam) harus berfungsi sebagai pusat solusi dan pelayanan masyarakat, bukan sekadar titik untuk penjagaan lalu lintas.
Pihak berwenang mengarahkan seluruh jajaran untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
Peringatan tersebut disampaikan dengan menekankan bahwa kehadiran kepolisian harus memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pemudik yang melintasi wilayah Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pihak berwenang mengingatkan agar setiap personel tidak hanya menjalankan rutinitas pengamanan standar, tetapi juga membangun kepekaan terhadap kebutuhan yang muncul selama perjalanan mudik.
Pospam diharapkan menjadi titik informasi, bantuan teknis, serta penyedia solusi bagi pemudik yang menghadapi kendala di jalan.
“Pos Pengamanan bukan hanya untuk mengatur lalu lintas di depannya, tetapi harus memberikan layanan informasi dan solusi. Jangan sampai hanya menjadi simbol tanpa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas pihak berwenang.
Seiring peningkatan volume kendaraan pada aliran mudik, pihak berwenang memberikan arahan strategis agar memastikan pergerakan kendaraan tetap berjalan lancar.
Kepadatan arus diakui sebagai kondisi wajar pada musim mudik, namun situasi berhenti total harus diantisipasi secara maksimal melalui langkah-langkah preventif.
“Kepadatan arus saat mudik adalah hal yang biasa, tetapi yang harus kita cegah adalah kondisi berhenti total. Selama kendaraan masih bergerak, situasi masih terkendali,” ujarnya.
Untuk mendukung efektivitas pengamanan, Polda Sumsel telah mengerahkan sebanyak 2.361 personel yang didukung oleh sistem teknologi pemantauan modern.
