Langkah ini diambil guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, seperti penimbunan, penyalahgunaan alokasi, hingga praktik perdagangan yang merugikan kepentingan umum.
Merespons arahan tersebut, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan di wilayah hukumnya.
“Ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM adalah kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat maupun roda perekonomian. Karena itu, kami akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin penyaluran berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan kami proses tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Eko Rubiyanto.
Ia menambahkan, pengawasan yang efektif tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepolisian, melainkan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, TNI, Pertamina, dan seluruh instansi terkait agar energi yang disalurkan benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Rapat koordinasi ini kembali menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor melalui pengawasan ketat, distribusi yang akurat, penjualan yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM yang stabil sekaligus memperkuat ketahanan energi serta mendukung stabilitas ekonomi di Kabupaten OKI maupun Provinsi Sumatera Selatan secara menyeluruh. (*/HMS Polres OKI/HS)
