Agung menegaskan, penuntasan perkara korupsi tidak boleh diukur hanya dari lama masa hukuman badan yang dijalani terpidana, karena terdapat tanggung jawab utama penegak hukum untuk memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Vonis pidana memang menjadi konsekuensi atas perbuatan korupsi, namun pemulihan aset negara merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang tidak boleh diabaikan,” tegas Agung Setiawan.
Melalui eksekusi uang pengganti ini, Kejari OKI mempertegas komitmen penegakan hukum bahwa penanganan korupsi tidak berhenti saat putusan hakim dijatuhkan, melainkan terus berlanjut hingga tercapainya pemulihan kerugian negara secara nyata.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan Kejaksaan Negeri OKI dalam menjaga aset negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (*/SMSI OKI)




