Salah satu objek yang disita berupa sebidang tanah seluas 150 meter persegi yang berlokasi di RT 005 RW 003, Dusun II, Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam. Aset ini sebelumnya telah melalui proses penyitaan dan kini diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan kewajiban uang pengganti terpidana.
Agung menjelaskan bahwa apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti belum terbayarkan seluruhnya, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang guna menutupi kewajiban tersebut.
Pelaksanaan penyitaan turut melibatkan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKI serta mendapat pengamanan dari Tim Intelijen Kejari OKI. Proses berlangsung tertib dan aman tanpa hambatan maupun perlawanan dari pihak manapun.
Selanjutnya, aset yang telah disita akan melalui tahapan penilaian, pemenuhan administrasi pertanahan, dan pemeriksaan kepastian status hukum sebelum memasuki proses pelelangan.
“Apabila nilai aset yang disita belum mencukupi kewajiban uang pengganti, penelusuran terhadap harta benda lainnya milik terpidana tetap dapat dilakukan sesuai prosedur hukum,” tambah Agung.
Kejari OKI menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kerugian keuangan negara secara menyeluruh.
Langkah ini diharapkan menjadi peringatan sekaligus pembuktian bahwa setiap kerugian yang merugikan rakyat dan negara akan senantiasa dituntut pertanggungjawabannya hingga tuntas. (*/SMSI OKI)
