Beliau aktif mengabdikan diri melalui berbagai peran strategis, antara lain sebagai Ketua Umum organisasi kemasyarakatan Sumatera, Dewan Pembina Organisasi Advokat PERADI Profesional, Dewan Pembina Organisasi Pengacara Integratif dan Profesional, serta Pembina CLPKNEWS, LBH CLPK, dan Laskar Hukum Indonesia.
Keterlibatan ini memperkaya perspektif beliau dalam memahami penegakan hukum dari sisi militer, profesi hukum, hingga kepentingan masyarakat luas.
Kejaksaan Republik Indonesia membutuhkan Jaksa Agung yang bukan sekadar pejabat administratif, melainkan simbol tegaknya hukum negara.
Sosok yang dipilih harus memiliki keberanian menolak intervensi dari pihak mana pun, tidak membedakan perlakuan hukum berdasarkan kekuasaan atau kekayaan, serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Dalam hal ini, rekam jejak, karakter, dan pengalaman Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut.
Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten, tegas terhadap pelanggaran namun tetap adil kepada setiap orang. Tidak boleh ada standar ganda, tidak boleh ada kompromi yang merusak keadilan.
Atas dasar pertimbangan rekam jejak, keahlian, integritas, dan pengabdian yang telah ditunjukkan, disampaikan dukungan agar nama Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo, S.H., M.H. dipertimbangkan sebagai salah satu calon yang layak menduduki jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Dukungan ini bukanlah bentuk permintaan agar hukum tunduk kepada seseorang, melainkan harapan agar sosok yang memiliki keberanian menegakkan keadilan diletakkan pada posisi yang memungkinkan kemampuan tersebut digunakan sepenuhnya demi kepentingan bangsa dan negara.
Indonesia membutuhkan Jaksa Agung yang berani berkata “tidak” terhadap tekanan, “tidak” terhadap kebijakan tebang pilih, dan “tidak” terhadap segala bentuk kompromi yang merugikan keadilan.
Hukum tidak boleh kehilangan keberanian. Keadilan tidak boleh kehilangan kemandirian. Dan penegakan hukum tidak boleh kehilangan integritas. Sosok yang dibutuhkan adalah mereka yang siap menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak dapat dibeli oleh kepentingan apa pun.
Jakarta, 7 Agustus 2026
Rilis pers disampaikan oleh Prof. Dr. M. Aslam Fadli (Praktisi Hukum, Pengamat Jabatan Publik, Analis Hukum dan Aktivis Anti Korupsi)
