Lahat, Radar Keadilan – Guna memastikan efektivitas pencapaian dan mengevaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel Wilayah Lahat I.
Kegiatan ini berfokus pada pemantauan dan penilaian kemajuan realisasi penerimaan pajak daerah sepanjang semester pertama tahun anggaran berjalan.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala UPTB beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan kantor Samsat Lahat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang aula tersebut, kedua belah pihak menelaah secara mendalam grafik pertumbuhan pendapatan, hambatan operasional di lapangan, serta berbagai langkah inovasi pelayanan yang telah diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak .
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap menjadi sumber pendapatan utama yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini.
Pihak Komisi III menegaskan bahwa pemantauan di pertengahan tahun merupakan indikator krusial untuk mengukur ketercapaian target yang ditetapkan di awal tahun, serta mengambil langkah korektif jika terdapat penyimpangan sebelum memasuki paruh kedua periode anggaran.
“Kami ingin menjamin mesin pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Lahat berjalan secara optimal. Capaian semester pertama menjadi tolok ukur penting; apabila ditemukan ketidaksesuaian atau target belum terpenuhi, solusi segera disusun dan dilaksanakan bersama agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujar juru bicara Komisi III DPRD Sumsel dalam keterangannya di lokasi kunjungan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III memberikan apresiasi atas upaya berkelanjutan UPTB Bapenda Wilayah Lahat I dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui beragam kemudahan akses pelayanan.
Di sisi lain, sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memperkuat kinerja di masa mendatang, antara lain: mendorong penerapan sistem pembayaran berbasis digital agar warga di daerah terpencil dapat melaksanakan kewajiban tanpa harus hadir langsung ke kantor induk; memperluas dan mengoptimalkan jadwal serta titik operasional Samsat Keliling di pusat keramaian serta kawasan perkebunan dan pertambangan; serta memperkokoh koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah, Satuan Lalu Lintas Polres Lahat, dan PT Jasa Raharja guna menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala UPTB Bapenda Provinsi Sumsel Wilayah Lahat I menyatakan komitmen penuh untuk terus meningkatkan kinerja organisasi demi memenuhi, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan untuk semester pertama.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan, sekaligus menegaskan kesiapan menerima pengawasan kebijakan anggaran demi peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan publik di lingkungan Samsat Lahat.
Kegiatan kunjungan kerja ditutup dengan peninjauan langsung ke ruang pelayanan utama untuk mengamati alur proses pembayaran pajak serta berdialog dengan sejumlah wajib pajak yang sedang menyelesaikan administrasi kendaraan.
Langkah ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah sebagai dasar pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. (*/Andrian/ADV)
