Palembang, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali menegaskan keunggulan dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Keberhasilan ini merupakan pencapaian ke-15 yang diraih secara beruntun, sekaligus bukti nyata konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan yang ketat.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 secara resmi diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rio Tirta, kepada Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam pernyataannya, Bupati H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan landasan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kami senantiasa melakukan pembenahan serta peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah, agar setiap rupiah yang dikelola memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Muchendi.
Keberhasilan tersebut dinilai sebagai buah kerja sama yang kokoh antara seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, hingga seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan, pengawasan, dan masukan konstruktif yang diberikan oleh DPRD serta BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan sebagai mitra strategis dalam perbaikan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Rio Tirta, menjelaskan bahwa opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional hasil pemeriksaan yang ketat, berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan serta Standar Pemeriksaan yang berlaku.
Setiap kesimpulan pemeriksaan didukung oleh bukti yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan. Di balik setiap hasil pemeriksaan terdapat pertaruhan kredibilitas lembaga pemeriksa maupun entitas yang diperiksa. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan wajib ditindaklanjuti sepenuhnya sebagai langkah perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu tata kelola keuangan daerah,” ujar Rio Tirta.
Dengan diraihnya opini WTP untuk ke-15 kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin memperkuat rekam jejak kepercayaan publik.
Konsistensi ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel menjadi pondasi kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang merata, pelayanan prima, serta kemajuan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten OKI. (*/Heri)
