Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, hingga insan pers untuk berperan aktif dalam sistem pengawasan.
Setiap temuan titik api atau aktivitas pembakaran harus segera dilaporkan, karena penanganan yang terlambat pada musim kering dapat berpotensi meluas menjadi bencana skala besar.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tren penanganan karhutla di Indonesia terus menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Data mencatat adanya penurunan luas lahan terbakar secara bertahap, dari 2,6 juta hektare pada tahun 2015, menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, lalu 1,1 juta hektare pada 2023. Angka tersebut berhasil ditekan kembali menjadi sekitar 359 ribu hektare sepanjang tahun 2025.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Raja Juli, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga tanpa ego sektoral.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pendekatan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan berbagai elemen relawan.
Sebagai dukungan operasional, Menko Polkam juga menyerahkan bantuan peralatan canggih, termasuk penggunaan drone untuk deteksi dini.
“Untuk sementara di Sumatera Selatan, dukungan awal yang kami siapkan adalah dua helikopter water bombing,” tambah Suharyanto, memastikan kesiapan armada pemadaman baik dari darat maupun udara.
#Karhutla2026 #KesiapsiagaanNasional #MenkoPolkam #Kodam2Sriwijaya
Kegiatan apel kesiapsiagaan ini dihadiri oleh seluruh jajaran terkait, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BMKG, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, hingga perwakilan kementerian dan lembaga lainnya, menandakan komitmen kuat negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman karhutla. (*/Pendim0402-OKI/HS)
