Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti KUHAP 2025 Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Tanpa Mengorbankan Due Process of Law

Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti KUHAP 2025 Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Tanpa Mengorbankan Due Process of Law

Berita, HUKUM, Opini2550 Dilihat
banner"468x90"title"468x90" banner"468x90"title"468x90"

Oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.

Pembaruan sistem hukum acara pidana melalui Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana menghadirkan terobosan penting sekaligus tantangan besar bagi praktik peradilan pidana nasional, terutama setelah pengakuan normatif terhadap pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP baru.

banner"300x250"title"300x250"

Sebagaimana dikemukakan dalam kajian hukum Legal Opinion Prof Dr M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., pengakuan terhadap pengamatan hakim dapat memperkuat kemampuan hakim menangkap fakta‑fakta yang terungkap langsung di persidangan, namun ketiadaan definisi operasional serta batasan yang jelas berisiko menimbulkan percampuran antara fakta persidangan, persepsi pribadi hakim, prasangka subjektif, dan penilaian psikologis terhadap saksi maupun terdakwa, sehingga berpotensi mengganggu prinsip due process of law, objektivitas pembuktian, serta jaminan hak‑hak konstitusional para pihak dalam perkara pidana.

Prof Dr M. Aslam Fadli menjelaskan bahwa pengamatan hakim harus dibedakan secara tegas dari keyakinan hakim, sebab pengamatan merupakan perolehan informasi faktual melalui pancaindra terhadap objek, keadaan, atau peristiwa yang terungkap secara sah dalam pemeriksaan persidangan, sedangkan keyakinan hakim adalah hasil penalaran yudisial atas keseluruhan alat bukti yang telah diuji secara kontradiktif di sidang.

Dalam kajian tersebut, ia mencontohkan bahwa hakim dapat mengamati perubahan jawaban saksi, ekspresi, kegelisahan, maupun bahasa tubuh terdakwa selama persidangan, namun fakta‑fakta tersebut tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti kesalahan, karena interpretasi psikologis membutuhkan dasar pembuktian tambahan, relevansi hukum, serta kemampuan para pihak untuk menguji fakta tersebut dalam sidang.

Kajian hukum itu juga menyoroti perdebatan konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP baru yang tercermin dalam permohonan pengujian Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU‑XXIV/2026, di mana para pihak mempertanyakan batas kewenangan hakim menggunakan pengamatan sebagai alat bukti, keseimbangan independensi kekuasaan kehakiman, serta kepastian hukum dalam peradilan pidana.

banner"728x90"title"728x90" banner"728x90"title"728x90"