Disusun oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
Dinamika politik pascapemilihan presiden tahun 2024 menghadirkan ujian berat bagi fondasi demokrasi Indonesia, terutama ketika loyalitas politik antar‑tokoh elite bertabrakan dengan etika kekuasaan, tanggung jawab moral, dan kedaulatan konstitusi. Dalam kajian hukum tata negara yang disusun Prof Dr M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., relasi politik Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Gibran Rakabuming Raka dikaji secara mendalam guna menegaskan bahwa kepentingan bangsa serta supremasi hukum harus selalu ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.
Kemenangan pasangan Prabowo‑Gibran pada Pilpres 2024 merupakan mandat rakyat yang sah berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen suara sah nasional. Kemenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi dukungan politik masyarakat, koalisi partai, serta dinamika dukungan tokoh nasional, termasuk Joko Widodo selaku Presiden yang menjabat pada saat kontestasi berlangsung. Meski demikian, dukungan politik dalam proses elektoral tidak boleh berubah menjadi ikatan utang‑piutang kekuasaan yang mengesampingkan kewajiban konstitusional setiap lembaga dan pejabat negara.
Dalam kajian tersebut, Prof Aslam Fadli menegaskan bahwa kedudukan Presiden Prabowo Subianto membawa dua tanggung jawab sekaligus, yakni kewenangan konstitusional menjaga sistem checks and balances serta etika kepemimpinan untuk memastikan setiap persoalan negara diselesaikan secara objektif, transparan, dan berdasar hukum. Presiden tidak berwenang melakukan intervensi terhadap proses hukum maupun menghalangi penggunaan hak konstitusional DPR, namun tetap memiliki peran moral untuk menjaga integritas kelembagaan negara agar tidak terperangkap dalam tekanan politik jangka pendek.
Salah satu titik tekan utama dalam dinamika ini adalah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPR terkait kedudukan Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden, di mana sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut, termasuk 11 anggota DPR Fraksi Partai Gerindra. Kajian hukum ini memisahkan antara hak konstitusional individu anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan negara dengan keputusan resmi Partai Gerindra sebagai organisasi politik. Keikutsertaan anggota fraksi tersebut menjadi bahan evaluasi konsistensi politik, namun tidak dapat langsung diartikan sebagai kebijakan resmi partai untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Prof Aslam Fadli mengingatkan bahwa setiap mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus berpedoman pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai prosedur konstitusi. Hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD wajib dilaksanakan dengan prinsip konstitusionalitas, due process of law, equality before the law, serta checks and balances agar tidak berubah menjadi tekanan politik yang merusak sendi‑sendi demokrasi.
