Pemerintah Daerah yang berencana memanfaatkan fasilitas ini diinstruksikan untuk segera menyusun perencanaan yang matang terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
Usulan yang telah disusun nantinya akan diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan lebih lanjut.
Selain membahas mekanisme DBH KB, Kementerian Keuangan juga memberikan arahan strategis mengenai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan anggaran akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD).
Sebagai solusi alternatif, pemerintah pusat menghadirkan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk mensosialisasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini ditawarkan sebagai solusi inovatif bagi daerah dalam membiayai pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (PDAM), pengelolaan sampah, serta infrastruktur strategis lainnya.
Partisipasi aktif dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen keuangan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (*/Sangkut)
