Usaha tetap berjalan, jenis hiburan tetap disajikan, hanya saja materi musik yang disajikan disesuaikan agar lebih kondusif dan tidak berpotensi mengundang dampak negatif.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami arahkan adalah jenis lagunya. Silakan diganti dengan karya musik lain yang tetap menghibur namun menjaga norma dan ketertiban,” tegasnya.
Dukungan konkret datang dari pelaku usaha. Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kecamatan Kayuagung, menyatakan pihaknya sepenuhnya mendukung langkah ini demi keamanan dan kenyamanan bersama.
Ia memastikan pelaku usaha tetap dapat berkreasi dan melayani masyarakat tanpa bergantung pada musik remix maupun DJ.
“Kami pelaku usaha hiburan sepenuhnya mendukung kebijakan ini. Usaha tetap berjalan dan masyarakat tetap terhibur, asalkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar,” ungkap Rindi.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni, menilai upaya pencegahan bahaya narkoba adalah tanggung jawab kolektif. Hiburan, menurutnya, harus menjadi sarana mempererat silaturahmi, bukan justru membuka celah masuknya kerusakan di tengah masyarakat.
“Hiburan boleh saja, namun harus tetap selaras dengan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban umum. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya mendatangkan kegembiraan justru menjadi pintu masuk kemudaratan, terutama bagi generasi muda,” jelas H. Muazni.
Dengan adanya kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten OKI, kepolisian, pelaku usaha hiburan, dan tokoh masyarakat bersinergi memperkuat benteng bersama melawan bahaya narkoba, sekaligus menjaga tradisi hiburan rakyat yang tetap positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/Heri)
