Sebanyak lima kolam retensi menjadi bagian dari rencana ini; kapasitas yang tidak dapat diperluas akan ditingkatkan melalui pembersihan dan penormalan fungsi.
Sistem yang dibangun menggunakan standar perhitungan kala ulang hujan 10 tahun, dirancang untuk menurunkan intensitas dan jangkauan dampak banjir, bukan menjamin kebebasan mutlak dari genangan air.
Standar kala ulang 20 hingga 50 tahun memerlukan lahan dan kapasitas yang jauh lebih besar, sehingga pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kondisi kawasan dan ketersediaan lahan yang ada.
“Tidak ada daerah yang sepenuhnya bebas banjir. Sasaran utama kami adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan,” jelas Agus.
Penyelesaian sistem Sungai Bendung dan pengelolaan aliran sungai yang berhubungan dengan Sungai Musi akan menjadi fokus berikutnya untuk memperkuat ketahanan kota terhadap banjir.
Kawasan kolam retensi juga direncanakan dikembangkan menjadi ruang publik yang tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai penahan air, dengan kemungkinan penambahan fasilitas rekreasi. Rencana ini masih memerlukan kajian teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Pekerjaan di lapangan juga masih memerlukan penanganan cermat terhadap jaringan utilitas yang ada di sekitar lokasi sebelum penggalian dimulai.
Pihak berwenang mengajak seluruh masyarakat turut serta menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan, agar sistem pengendalian banjir yang telah dibangun dapat berfungsi secara maksimal.
“Pengendalian banjir bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya ini,” tegas Agus.
Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Palembang yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih tangguh menghadapi tantangan cuaca di masa mendatang. (*/Andrian)
