Namun, ia mengakui bahwa usulan tersebut merupakan kesepakatan pimpinan dan anggota DPRD.
Sementara itu, Ayu Monaria dari Partai Kebangkitan Bangsa mengaku tidak mengetahui rencana tersebut dan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pimpinan DPRD.
Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan publik tentang komitmen terhadap efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan di OKI.
Pernyataan Bupati Muchendi yang menekankan efisiensi pada “jatah” pejabat, bukan untuk rakyat, semakin memperkuat polemik ini.
“Kita memastikan bahwa yang diefisiensi bukan untuk rakyat tapi jatah kita seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan mobil dinas,” tegasnya.
Transparansi anggaran melalui SIRUP LKPP seharusnya mencerminkan prioritas pembangunan. Namun, rencana pengadaan mobil dinas ini justru memicu pertanyaan dan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran di Kabupaten OKI.
Perlu penjelasan lebih lanjut dari DPRD OKI terkait rencana pengadaan ini. (Red)
