Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang memberikan kerangka kerja jelas bagi hakim untuk tidak hanya memproses perkara, tetapi juga mewujudkan keadilan lingkungan dan keadilan iklim bagi masa depan.
Putusan yang Memulihkan, Bukan Sekadar Menghukum
Inti dari gagasan keadilan ekologis adalah menempatkan pemulihan lingkungan sebagai orientasi utama putusan pengadilan. Penjatuhan sanksi tetap penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri.
Amar putusan hakim harus memuat secara jelas identifikasi lokasi yang rusak, bentuk kerusakan berdasarkan data ilmiah, kewajiban pemulihan yang terukur, jangka waktu pelaksanaan, perhitungan biaya, serta mekanisme pengawasan yang dapat dijalankan.
“Putusan hakim tidak semestinya hanya dipandang sebagai akhir dari proses penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mendorong penghentian kerusakan, membebankan tanggung jawab pemulihan, dan mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan hidup,” ungkap Aslam Fadli.
Hakim juga didorong untuk menerapkan keberanian penemuan hukum atau judicial activism dalam batas kewenangan dan asas legalitas.
Pendekatan ini memungkinkan hakim mempertimbangkan bukti ilmiah, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, serta kepentingan generasi mendatang dalam memutus perkara lingkungan.
Langkah ini penting mengingat dampak kerusakan lingkungan sering kali bersifat jangka panjang dan dirasakan oleh pihak yang belum dilahirkan.
Langkah Konkret yang Diperlukan
Agar putusan pengadilan benar-benar berfungsi melindungi lingkungan, diperlukan sejumlah langkah strategis:
- mengintegrasikan keadilan ekologis dalam pertimbangan hukum hakim; menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian utama dari amar putusan;
- meningkatkan pemahaman hakim terhadap ilmu pengetahuan lingkungan;
- memperkuat kerja sama antarinstansi dalam pelaksanaan putusan;
- serta membangun mekanisme pengawasan yang efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak diukur dari seberapa banyak pelaku dipidana, melainkan dari seberapa jauh putusan pengadilan mampu menghentikan kerusakan, memulihkan ekosistem, melindungi masyarakat yang terdampak, dan menjaga kelestarian alam bagi anak cucu kita di masa depan.
Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
Pemerhati dan Praktisi Hukum
