Menurutnya, kerja sama yang solid adalah kunci agar seluruh hak dan kewajiban dapat dipenuhi secara adil, transparan, dan akuntabel.
“Komunikasi dan koordinasi antara PLN dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan harus lebih diperkuat dan digiatkan. Hal ini mutlak diperlukan untuk menyelesaikan pemenuhan kebutuhan meterisasi penerangan jalan di Muara Enim. Tujuannya agar seluruh proses berjalan tertib, hak dan kewajiban terpenuhi sesuai aturan, serta manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat luas,” tegas H. Edison.
Sebagai hasil konkret dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Terpadu.
Tim khusus ini memiliki mandat utama menjalankan dua fungsi vital:
pertama, pengawasan ketat terhadap akurasi tagihan listrik guna menjamin efisiensi dan ketepatan pembayaran;
kedua, penataan menyeluruh sistem penerangan jalan umum, meliputi pemantauan, penertiban, hingga percepatan pemasangan meter di setiap titik pelayanan publik.
Pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk menata ulang tata kelola energi listrik di daerah.
Dengan sistem yang lebih tertib dan efisien, Kabupaten Muara Enim berpeluang besar mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik.
Langkah ini bukan hanya soal perbaikan sistem kelistrikan, melainkan upaya strategis pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan mendorong kemajuan ekonomi daerah demi kesejahteraan seluruh warga Muara Enim. (*/Darma)
