Kesepakatan ini dicapai melalui penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD OKI dan Pemerintah Kabupaten OKI.
Penandatanganan dokumen penting ini dilakukan oleh Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, didampingi Wakil Ketua I Febri Wardana, Wakil Ketua II Nanda, dan Wakil Ketua III Bambang Irawan, serta Bupati OKI H. Muchendi yang didampingi Wakil Bupati Supriyanto, pada Jum’at (15/8/2025) sore.
Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur dan SDM
Wakil Ketua II DPRD OKI, Nanda, menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2026 memprioritaskan sejumlah program strategis yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kebijakan umum ini sangat penting. Dengan kesepakatan rancangan KUA dan PPAS 2026, telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun,” ujar Nanda.
Menurutnya, sektor infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama yang akan direalisasikan pada tahun mendatang. Setelah penandatanganan MoU ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama komisi-komisi DPRD.
“Semoga pembahasan berjalan lancar hingga tahap pengesahan APBD 2026,” harap Nanda.
Bupati OKI, H. Muchendi, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD OKI yang telah menyetujui rancangan KUA dan PPAS 2026. Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan kebijakan strategis dalam penyusunan RAPBD 2026.
“Kita harus mengawal bersama agar apa yang sudah disepakati dapat berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Muchendi.
Fokus Pembangunan OKI 2026
- Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas ekonomi
- Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi pertanian
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna membangun SDM unggul
- Digitalisasi pelayanan publik
Dengan APBD 2026 yang telah disepakati, Kabupaten OKI siap melangkah maju dalam pembangunan di berbagai sektor, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat. (*/Red)