APKASI menyampaikan sikap tegas terkait potensi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Selain itu, seluruh anggota APKASI yang terdiri dari 416 bupati mendorong implementasi solusi konkret untuk berbagai permasalahan daerah, termasuk reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Data menunjukkan sekitar 30 persen dari total 1.091 BUMD di seluruh Indonesia melaporkan kondisi kerugian.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen APKASI untuk menjadi agen pembangunan yang proaktif, menjembatani harapan daerah dengan kebijakan pusat.
Sinergi yang terbangun diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dengan kebutuhan daerah dan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. (*/Sangkut)
