Bupati Banyuasin Temui Menhub Bahas Dermaga Internasional dan Pabrik Bio Avtur

Bupati Banyuasin Temui Menhub Bahas Dermaga Internasional dan Pabrik Bio Avtur

Berita, EKONOMI, POLITIK2214 Dilihat

Jakarta, Radar Keadilan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

Suasana pertemuan dan silaturahmi antara rombongan Pemkab Banyuasin dengan pejabat Kementerian Perhubungan RI. | Sangkut, radarkeadilan.com

Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mempercepat realisasi pembangunan Dermaga Internasional Tanjung Carat serta memantau perkembangan proyek strategis nasional Pabrik Bio Avtur yang telah dilakukan peletakan batu pertama beberapa waktu lalu.

banner"300x300"title"300x300" banner"300x300"title"300x300"

Kedua proyek besar tersebut dinilai memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, tidak hanya bagi Kabupaten Banyuasin, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran dermaga internasional dan fasilitas produksi bahan bakar ramah lingkungan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja luas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ekosistem energi hijau yang berkelanjutan.

Foto bersama usai pertemuan antara Bupati Banyuasin dan jajaran pejabat Kementerian Perhubungan RI. | Sangkut, radarkeadilan.com

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Askolani disambut hangat oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Rombongan pemkab juga didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah, antara lain Kepala Bappeda dan Litbang Dr. dr. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua., Plt Kepala Dinas Perhubungan Ir. Zakirin, S.E., M.M., CGCAE., Kepala Dinas PUPR Ir. H. Mohd. Riyan A.S, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng., serta Kepala DPMPTSP Rayan Noerdinsyah, S.STP, M.Si. Turut hadir pula perwakilan dari PT Green Power Palembang sebagai pihak pengembang.

Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani saat menyerahkan cenderamata kepada pejabat Kementerian Perhubungan RI.| Sangkut, radarkeadilan.com

Koordinasi intensif ini menjadi wujud komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan pusat, guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas(*/Sangkut)