“Kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat sosialisasi demokrasi, melainkan harus berperan aktif menjadi laboratorium demokrasi. Mahasiswa didorong berperan selain sebagai konsumen informasi, juga menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab untuk menekan penyebaran hoaks,” tutur Puadi.
Diskusi dalam kegiatan tersebut sepakat bahwa transformasi digital harus diarahkan untuk mempermudah kinerja pengawas pemilu dalam mendeteksi kejahatan informasi.
Salah satu instrumen krusial adalah patroli digital guna menangkap berbagai bentuk manipulasi foto, video, dan rekaman suara berbasis kecerdasan buatan.
Ancaman deepfake dinilai sangat berbahaya karena dapat memalsukan wajah maupun suara tokoh publik, memicu keresahan massal, mencemari opini publik, serta merugikan peserta pemilu maupun masyarakat luas.
Untuk mengatasinya, diperlukan ekosistem pengawasan pemilu digital yang terintegrasi, meliputi sistem pemantauan, platform pelaporan dugaan pelanggaran, penyesuaian instrumen hukum, serta penanganan kasus secara transparan dan akuntabel.
Melalui kolaborasi bersama kalangan akademisi Unsri, Bawaslu RI berharap lahir rekomendasi‑rekomendasi konkret guna memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia akademik menjadi benteng utama agar demokrasi tetap jujur, adil, serta terjaga dari gangguan‑gangguan teknologi informasi yang semakin masif di tengah masyarakat. (*/Andrian)








