Pemerintah wajib mendahulukan belanja yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi, termasuk gaji serta tunjangan aparatur sipil negara.
“Dalam kondisi perubahan anggaran ini, pemenuhan belanja wajib dan mengikat menjadi prioritas utama,” tegas Ahmad.
Oleh karena itu, penanganan banjir memerlukan sinergi pembiayaan lintas tingkat pemerintahan.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat menjadi penentu pelaksanaan program pengendalian banjir yang membutuhkan anggaran besar.
Hingga saat ini, belum terdapat alokasi anggaran yang telah ditetapkan dari Pemerintah Provinsi untuk penanganan banjir di Kota Palembang pada tahun 2026.
Beberapa langkah penanganan telah direncanakan, antara lain perluasan kolam retensi di kawasan Simpang Kolda yang memanfaatkan lahan eks Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan melalui skema bantuan hibah.
Pengembangan tampungan air tersebut diharapkan mampu menampung kelebihan debit air serta mengurangi risiko genangan di kawasan sekitar.
Ahmad menegaskan, penanganan persoalan banjir tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada anggaran pemerintah kota.
“Pemerintah daerah merupakan pelaksana langsung di lapangan, namun tidak akan mampu menanggung seluruh beban pembiayaan tanpa dukungan dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Keterbatasan kemampuan fiskal menjadikan dukungan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sangat diperlukan, tidak hanya untuk penanganan banjir, melainkan juga untuk pendidikan, perumahan, kesehatan, serta program strategis nasional lainnya.
“Besarnya kebutuhan pembiayaan penanganan berbagai persoalan di daerah tidak akan tercukupi jika hanya bersumber dari anggaran kabupaten dan kota,” jelasnya.
Pemerintah Kota Palembang akan terus memanfaatkan berbagai skema dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Berbagai kegiatan di bidang pendidikan, infrastruktur sumber daya air, perbaikan rumah tidak layak huni, serta kesehatan kini telah berjalan dengan dukungan pendanaan tersebut. Langkah ini ditempuh agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (*/Andrian)
