Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Pasca terjadinya insiden di wilayah operasional PT Buluh Cawang Plantation, upaya penyelesaian secara damai segera diambil melalui pertemuan terbuka yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2026.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama jajaran Kepolisian Resor OKI turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus meredakan ketegangan agar situasi tetap kondusif.
Pertemuan berlangsung di lingkungan Masjid Nurul Yaqin dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, aparat keamanan, perangkat desa, serta tokoh dan warga setempat.
Selama lebih dari satu jam berlangsung, masyarakat secara terbuka menyampaikan berbagai keluhan dan tuntutan yang menjadi perhatian bersama.
Perwakilan warga menyampaikan harapan agar pihak perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya penanganan medis serta memberikan santunan kepada pihak yang terkena dampak insiden tersebut.
Selain itu, warga juga mengemukakan kekhawatiran terkait ketersediaan kesempatan kerja yang dirasakan masih terbatas di lingkungan kawasan usaha yang ada di sekitar pemukiman.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menegaskan bahwa kehadiran aparat dan pemerintah merupakan wujud nyata komitmen negara dalam melayani dan menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi serta memastikan setiap permasalahan diselesaikan melalui jalur dialog dan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun pihak yang menginginkan kejadian ini terjadi. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan penanganan korban berjalan optimal, proses hukum berlangsung transparan, serta situasi tetap aman dan terkendali,” ujar AKBP Eko Rubiyanto.
Ia juga menegaskan bahwa korban telah mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan akan terus didampingi hingga proses pemulihan selesai.
Perkembangan penanganan kasus akan disampaikan secara berkala melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan agar dapat diakses oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Lempuing Jamhari Ilyas menyatakan pemerintah daerah akan terus berperan sebagai penghubung yang netral.
“Pemerintah hadir untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum. Semua aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang ada guna mencapai solusi yang adil bagi semua pihak,” jelas Jamhari Ilyas.
Pihak berwenang juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memperparah situasi.
Setiap perbuatan yang merusak fasilitas umum maupun pribadi, serta mengakibatkan kerugian atau korban jiwa, tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama dan seluruh peserta membubarkan diri secara tertib.
Langkah-langkah lanjutan akan terus dipantau secara ketat guna memastikan hasil dialog dijalankan dengan konsisten demi terciptanya keharmonisan dan keamanan jangka panjang. (*/Heri)
