Musi Banyuasin, Radar Keadilan – Pasca serangkaian insiden unjuk rasa yang berujung ricuh, dua pucuk pimpinan tertinggi TNI-Polri kompak menyerukan pentingnya menjaga kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, S.E., M.Si menekankan bahwa unjuk rasa harus menjadi sarana edukasi demokrasi, bukan ajang untuk menciptakan keresahan.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, M.Si menegaskan, proses hukum terhadap tujuh Awak Rantis Brimob yang terlibat insiden akan berjalan transparan sesuai SOP.
“Sidang etik akan segera digelar oleh Bidang Propam Polri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolri mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.
“Namun, kebebasan itu harus dijalankan sesuai perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban. Demokrasi akan semakin kuat jika dijalankan dengan tertib dan bermartabat,” tegas Kapolri dalam live streaming bersama kontributor Mitra di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, S.E., M.Si mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Ia menekankan bahwa setiap perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah dan jalur hukum.
“Jangan sampai tindakan yang tidak bertanggung jawab merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Persatuan adalah kunci menjaga NKRI,” tegasnya.
Kedua jenderal sepakat bahwa unjuk rasa bukanlah ruang untuk menimbulkan keresahan, melainkan sarana edukasi berdemokrasi. Aspirasi masyarakat, mahasiswa, maupun buruh harus disampaikan dengan elegan, sedangkan pemerintah wajib mendengar dengan lapang dada.
