“Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja. Pihak yang menguasai lokasi, menyediakan modal, mengelola operasional, menjalankan jaringan distribusi, hingga pihak yang menikmati keuntungan — semuanya harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan,” ujar Ferry.
Kegiatan pengolahan dan penyimpanan bahan bakar yang dilakukan di dekat permukiman tanpa standar keselamatan sama sekali tidak dapat dibiarkan terus berlanjut.
Penanganan dini jauh lebih baik daripada menunggu musibah terjadi dan menelan korban.
Terkait pernyataan yang menyebutkan opsi pengesahan jika penindakan dinilai sulit dilakukan, hal itu dimaksudkan sebagai kritik tajam terhadap lemahnya penegakan hukum, bukan berarti melepas kewajiban pemenuhan aturan.
Apabila kegiatan tersebut diizinkan, maka seluruh persyaratan hukum, perizinan, lingkungan, keselamatan kerja, serta standar teknis pengolahan wajib dipenuhi secara menyeluruh.
“Pengesahan bukan berarti bebas beroperasi sesuka hati. Standar, pengawasan, dan tanggung jawab tetap berlaku penuh. Masyarakat tidak boleh dipaksa menanggung risiko dari kegiatan yang tidak memenuhi syarat sama sekali,” tambahnya.
Penegakan hukum yang tegas, menyeluruh, dan berkelanjutan adalah kunci utama melindungi warga sekaligus menertibkan sektor energi dari praktik yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat. (*/Andrian)
