Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan perhatian serius Presiden terhadap penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Dalam koordinasi bersama pemerintah daerah, Pangdam, dan Kapolda, Presiden menekankan pentingnya mempercepat pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala.
“Penekanan Bapak Presiden adalah bagaimana percepatan pemadaman betul-betul dipastikan, api tidak menyala kembali,” ujar Dudung.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dan berharap penghargaan khusus dapat diberikan kepada mereka yang bekerja langsung di lapangan.
Dudung kemudian menetapkan lima prioritas utama penanganan karhutla yang harus dijalankan secara terpadu.
Pertama, mempercepat pemadaman, terutama di lahan gambut, kawasan sulit dijangkau, dan lokasi kebakaran bawah permukaan, disertai pendinginan, pembasahan, patroli ulang, serta verifikasi hingga tuntas.
Kedua, memperkuat operasi terpadu darat dan udara. Satgas darat menjadi tulang punggung penanganan, sementara operasi udara melalui water bombing dan modifikasi cuaca dijalankan sesuai kondisi cuaca dan kebutuhan lapangan.
Ketiga, memperkuat pencegahan melalui integrasi data satelit, pemantauan termal, informasi cuaca, kekeringan, kondisi muka air gambut, laporan masyarakat, dan hasil patroli guna menentukan prioritas penanganan sebelum api meluas.
Keempat, mempertegas tanggung jawab pemegang izin usaha. Pemegang Hak Guna Usaha, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib memastikan kesiapan sarana dan langkah pencegahan, khususnya di wilayah yang berulang kali terbakar.
Kelima, memperkuat penegakan hukum secara profesional, objektif, berbasis bukti, dan tanpa tebang pilih.
Pemerintah akan mengevaluasi secara serius perusahaan yang wilayahnya berulang kali terbakar tanpa langkah pencegahan memadai. Penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa intervensi pihak mana pun.
Selain pemadaman, pemerintah juga mengembangkan teknologi baru untuk mendukung penanganan karhutla. Dudung menyinggung rencana pengujian bahan berbasis tebu yang diperoleh melalui kerja sama dengan Brasil, yang akan dikembangkan lebih lanjut apabila terbukti efektif.
Ia juga meminta Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan polisi hutan terlibat aktif dalam pengawasan kawasan rawan, karena pencegahan harus dilakukan sebelum api muncul.
Penyatuan data dan komunikasi publik antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat agar informasi perkembangan karhutla tersampaikan secara cepat, akurat, terverifikasi, dan transparan. Keselamatan serta kesejahteraan petugas di lapangan juga menjadi prioritas utama pemerintah.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan melalui percepatan pemadaman, pencegahan dini, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan teknologi baru, diharapkan kabut asap segera teratasi dan lingkungan tetap terjaga untuk kesejahteraan masyarakat. (*/Andrian)
