Palembang, Radar Keadilan – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap di wilayah tersebut.
Sebagai langkah terobosan, operasi dry ice akan segera dijalankan, di tengah data yang menunjukkan adanya 821 titik panas terdeteksi hingga 14 Oktober 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Griya Agung, Palembang, Rabu (14/10/2026).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono serta jajaran terkait turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Herman Deru menyampaikan kabar gembira terkait kedatangan pesawat pendukung operasi dry ice — yang akan diterapkan untuk pertama kalinya di Indonesia.
“Kabar baik sore ini, pesawat untuk operasi dry ice telah tiba. Ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Kami merasa bangga dan diperhatikan karena pemerintah pusat hadir memberikan arahan serta bantuan yang memang sangat kami butuhkan,” ujar Herman Deru.
Namun, tantangan yang dihadapi tetap besar. Data pemantauan per 14 Oktober 2026 mencatat 821 titik panas tersebar di wilayah Sumatera Selatan.
Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi lokasi dengan sebaran terbanyak, yaitu 625 titik, diikuti Banyuasin dengan 126 titik dan Musi Banyuasin sebanyak 53 titik. Titik panas lainnya tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Kawasan yang terbakar berada di sekitar Kota Palembang, sehingga penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga pengurangan dampak asap terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Kondisi kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hingga sekitar 250 meter pada pagi hari.
Herman Deru menjelaskan karakteristik wilayah Sumatera Selatan menjadi tantangan tersendiri. Provinsi ini memiliki luas wilayah lebih dari 90.000 kilometer persegi, dengan perkebunan mencapai 2,8 juta hektare, lahan pertanian lebih dari 700 ribu hektare, serta lahan gambut seluas lebih dari 1,2 juta hektare.
Kebakaran di lahan gambut memerlukan penanganan khusus karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah, sehingga pemadaman harus disertai pendinginan, pembasahan, pemantauan lanjutan, dan pemeriksaan menyeluruh.
Sebanyak 12.710 personel dari berbagai unsur telah dikerahkan untuk menangani kondisi tersebut.
Personel berasal dari BPBD provinsi maupun kabupaten/kota, TNI, Polri, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Manggala Agni, Satpol PP, kelompok masyarakat peduli api, perusahaan, dan relawan.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca. Hingga 13 Oktober 2026, operasi telah dilaksanakan sebanyak 75 sorti dengan total bahan semai lebih dari 70,4 ton.
Langkah ini bertujuan meningkatkan peluang turunnya hujan, membantu proses pemadaman, serta menurunkan konsentrasi asap.
