Ia menegaskan bahwa kepolisian setempat wajib memberikan penjelasan transparan mengenai keberadaan lokasi tersebut, terutama jika aktivitas yang diduga melanggar hukum telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.
“Kepolisian tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota harus bertanggung jawab penuh atas pengawasan yang dinilai lemah ini. Dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh oknum tidak boleh berhenti sekadar menjadi isu publik. Jika ditemukan bukti adanya kerja sama atau pembiaran dari petugas, hal itu wajib ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh dan tegas terhadap pihak yang bersangkutan,” tegasnya.
Hingga saat ini, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian menyeluruh melalui penyelidikan kepolisian. Pihak berwenang perlu memastikan fungsi sebenarnya bangunan tersebut, jenis bahan yang disimpan, status kepemilikan, kelengkapan perizinan, serta penyebab pasti terjadinya kebakaran.
Penyelidikan juga akan menjawab apakah aktivitas di lokasi tersebut sebelumnya diketahui namun dibiarkan, atau justru berlangsung tanpa pengawasan sama sekali.
Masyarakat menanti hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang guna memastikan kebenaran fakta, menindak tegas pelaku pelanggaran, serta menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh warga. (*/Andrian)
