Operasi hukum ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) didampingi jajaran intelijen serta didukung pengamanan dari personel TNI, guna memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri PALI, Hamidi, S.H., M.H., melalui Kasi Intel Kejari PALI, Hendra Fabianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan penggeledahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan penyidikan kasus yang sedang ditangani.
“Proses penggeledahan itu sendiri merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pali untuk menggali fakta dan mengumpulkan alat bukti,” ujar Hendra.
Sementara itu, Kasi Pidsus Enggi Elber, S.H., memaparkan bahwa kasus ini bermula dari adanya indikasi kuat dugaan tindak pidana korupsi dan praktik monopoli pekerjaan pada tahun anggaran 2025.
Penyelidikan mengarah pada temuan ketidakwajaran di mana satu perusahaan tertentu didominasi memenangkan hingga puluhan paket pekerjaan konstruksi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Diduga ada upaya untuk memenangkan satu perusahaan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi indikasi awal tindak pidana korupsi,” ungkap Enggi.
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 01 FD.2.03.2026 tanggal 31 Maret 2026, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen penting meliputi perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Selain dokumen, petugas juga menyita sejumlah perangkat elektronik berupa laptop dan handphone yang diduga digunakan dalam proses pengurusan dan pemenangan proyek tersebut.
