Prof Dr M. Aslam Fadli juga menggunakan teori hukum Gustav Radbruch untuk menyeimbangkan tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum berfungsi menjaga stabilitas sistem administrasi negara, sedangkan keadilan substantif berperan memastikan akses masyarakat terhadap pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran administrasi pemerintahan. Kemanfaatan hukum kemudian berorientasi pada keberlangsungan pemerintahan, legitimasi lembaga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Ketiga nilai tersebut harus dipertemukan melalui penalaran hukum yang konstitusional, bukan dijadikan alasan untuk mengesampingkan hukum acara maupun batas kewenangan lembaga peradilan.
Berdasarkan pendapat hukum yang dikemukakan, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 tetap memiliki kekuatan final dan mengikat dalam lingkup kewenangan konstitusional MK, namun tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan administrasi pendidikan. Mahkamah Agung berwenang menggunakan pertimbangan hukum dan temuan faktual MK sebagai referensi argumentatif dalam perkara TUN, sepanjang MA tetap melakukan pemeriksaan mandiri terhadap legalitas keputusan administrasi pemerintahan. Koherensi sistem peradilan tidak mensyaratkan kesimpulan amar yang identik antara MK dan MA, melainkan kesesuaian prinsip konstitusional, penghormatan kompetensi absolut, serta pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
Kajian ini menutup dengan penegasan bahwa ukuran keberhasilan koherensi peradilan bukanlah kesamaan hasil putusan, melainkan kualitas penalaran hukum, keadilan prosedural, pemeriksaan bukti yang akurat, serta kepatuhan setiap lembaga terhadap batas‑batas konstitusional. Kepastian hukum tidak boleh menutup akses keadilan, sedangkan keadilan substantif tidak boleh menghapuskan kepastian hukum. Dalam negara hukum Indonesia, keseimbangan antara keduanya menjadi syarat utama agar peradilan tetap dipercaya sebagai benteng konstitusi, bukan sekadar arena penyelesaian sengketa sesaat.
Penulis : Prof. Dr. M. Aslam Fadli, S.H., S.Sos., S.AP., M.H., M.Si. (Praktisi, Akademisi & Legal Analis)
