Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dibangun di atas dua pilar utama, yaitu independensi kewenangan setiap lembaga peradilan sekaligus koherensi penegakan hukum dalam satu kerangka konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang saling merujuk pada fakta‑faktual serupa, muncul persoalan hukum mendasar mengenai batas daya ikat temuan persidangan, kedudukan ratio decidendi, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Persoalan tersebut menjadi fokus kajian hukum konstitusional yang disusun oleh Prof Dr M. Aslam Fadli, S.H., S.Sos., S.AP., M.H., M.Si., dalam legal opini berjudul “Koherensi Ratio Decidendi dan Daya Ikat Temuan Faktual Antar‑Lingkungan Peradilan”.
Kajian tersebut menganalisis dua putusan penting, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dalam perkara tata usaha negara. Putusan MK berakhir dengan amar permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, meskipun dalam persidangan telah terungkap sejumlah fakta berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden. Sementara itu, Mahkamah Agung dalam perkara kasasi TUN menggunakan pertimbangan hukum serta temuan faktual dari putusan MK sebagai salah satu dasar pengujian legalitas objek sengketa administrasi pemerintahan, kemudian mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
Prof Dr M. Aslam Fadli menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak boleh dipahami hanya sebagai penyelesaian sengketa antar‑pihak, melainkan sebagai instrumen negara hukum yang berfungsi menjaga kepastian hukum, konsistensi penerapan norma, dan kedaulatan konstitusi. Dalam kajian hukum tata negara, harus dibedakan secara tegas antara amar putusan sebagai pernyataan hukum operatif, ratio decidendi sebagai alasan hukum utama, obiter dictum sebagai pertimbangan tambahan, serta temuan faktual sebagai hasil penilaian terhadap alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Pembedaan ini krusial guna mencegah perluasan daya ikat putusan secara berlebihan, sehingga batas kewenangan MK dan MA tetap terjaga sesuai Pasal 24, Pasal 24A, serta Pasal 24C UUD 1945.
Dalam kajian tersebut, penulis menguraikan bahwa finalitas putusan MK tidak berarti setiap uraian pertimbangan hukum secara otomatis memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan. Apabila amar MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum, maka putusan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penyelesaian final atas keseluruhan substansi sengketa administrasi pendidikan. Meski demikian, materi faktual yang terungkap selama persidangan tetap memiliki nilai argumentatif dan relevansi hukum, sepanjang pengadilan lain tetap melakukan pengujian mandiri terhadap alat bukti, kompetensi absolut, serta objek sengketa yang sedang diperiksa.
Salah satu titik kritis dalam dinamika kedua putusan adalah penggunaan istilah notoire feiten atau fakta hukum baru oleh Mahkamah Agung. Kajian ini membedakan antara keberadaan putusan MK sebagai fakta hukum objektif yang dapat diverifikasi secara resmi, dengan kebenaran materiil setiap temuan faktual yang terdapat di dalam putusan tersebut. Keberadaan putusan MK dapat dijadikan acuan oleh MA, namun setiap fakta‑faktual yang menentukan legalitas objek sengketa TUN tetap harus melalui penilaian bukti, kesempatan pembantahan para pihak, serta pertimbangan asas‑asas umum pemerintahan yang baik.
