Radar / Berita

Munas 2026 di Depan Mata, SWI Gaspol Kejar Konstituen Dewan Pers

KEADILAN06/17/202506/18/2025

Berita, Depok, Jawa Barat, ORMAS, SWI2538 Dilihat

Munas 2026 di Depan Mata, SWI Gaspol Kejar Konstituen Dewan Pers — Caption: DPP SWI menggelar Rapat Pleno Pengurus (RPP) dengan agenda restrukturisasi organisasi dan persiapan Munas 2026, Depok (17/6/2025)./DPP SWI, radarkeadilan.com

Spread the love

Post Views: 2,538

Depok, Jawa Barat, Radar Keadilan – Menjelang digelarnya Munas SWI pada 2026, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) SWI (Sekber Wartawan Indonesia) menggelar Rapat Pleno Pengurus (RPP) pada Selasa (17/6/2025) di kota Depok.

RPP yang mengusung tema “Reorganizing The SWI Organization” dipimpin oleh Plt. Ketum/Sekjen Herry Budiman itu, menghasil beberapa keputusan strategis sebagai upaya konsolidasi dan pembenahan total pengelolaan SWI.

Diantaranya Restrukturisasi Pengurus DPP, Pembentukan Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers, dan Pembekuan SK Pengurus sejumlah DPW Provinsi dan DPD Kota/Kabupaten.

DPP perlu melakukan restrukturisasi pengurus karena 2 orang sudah meninggal dunia dan 2 orang mengundurkan diri karena menjadi Ketua dan pengurus organisasi lain.

Caption: DPP SWI menggelar Rapat Pleno Pengurus (RPP) dengan agenda restrukturisasi organisasi dan persiapan Munas 2026, Depok, (17/6/2025)./DPP SWI, radarkeadilan.com

“Ini upaya DPP agar roda organisasi tetap berputar sebagaimana mestinya,” terang Herry Budiman.

Ia juga menjelaskan pembentukan Tim percepatan konstituen Dewan Pers, misinya adalah tim ini fokus berkoordinasi menindaklanjuti pendaftaran SWI ke Dewan Pers yang sudah berjalan 18 bulan.

“Tim diketuai Kabid Litbang Imam Suwandi, Kabid OKK Riki, Kabid Hukum Omega, Kabid Hubal Arief dan Kabid Media Masa Aldimas. Saya delegasikan kewenangannya kepada mereka,” jelasnya.

Saat ditanya terkait, pembekuan SK Pengurus SWI di daerah – daerah, Herry mengatakan itu rekomendasi hasil validasi yang dilakukan oleh Kabid OKK sebelum meninggal dunia setahun lalu. Kemudian kami pelajari, monitoring dan evaluasi.

“Tidak hanya SK Pembekuan, beberapa SK Pengurus kami cabut karena pelanggaran berat. Selain itu, DPP segera menerbitkan Surat Edaran (SE) bagi DPW dan DPD yang tidak mendapatkan sanksi pembekuan SK,” tegas Herry Budiman.

“Prosesnya panjang. keputusannya kan telah ditetapkan dalam RPP ini, jd saya harus melaksanakan amanah RPP,” tandasnya.

RPP yang berlangsung 130 menit itu dihadiri 22 orang terdiri dari Pengurus, Dewan Etik dan peninjau SWI kota Depok. (Red/HMS DPP SWI)