Oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si
Praktik pengenaan bunga dan denda keterlambatan pada kredit perbankan di Indonesia memerlukan peninjauan mendasar dan rekonstruksi regulasi guna menyeimbangkan hak lembaga keuangan dengan perlindungan hukum bagi debitur.
Akumulasi beban yang tidak terbatas dan tidak proporsional berisiko mengubah fasilitas kredit menjadi jeratan utang yang justru memperberat kehidupan masyarakat, terlepas dari itikad baik mereka untuk melunasi kewajiban.
Demikian ditegaskan oleh akademisi hukum, Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., dalam kajian ilmiahnya yang komprehensif menguji batas kebebasan berkontrak berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan debitur.
Masalah yang Mengemuka
Hubungan hukum antara bank selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur sejatinya bersifat perikatan perdata yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik.
Namun, persoalan muncul ketika keterlambatan pembayaran yang relatif singkat justru memicu penumpukan bunga, denda keterlambatan, biaya penagihan, dan pembebanan lainnya yang melampaui kemampuan ekonomi debitur.
Kajian ini mengidentifikasi tujuh persoalan hukum utama:
- belum adanya batas maksimum denda yang berlaku secara umum;
- ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian baku;
- penumpukan bunga dan denda secara bersamaan;
- ketidakjelasan dasar perhitungan denda atas pokok pinjaman;
- belum optimalnya perlindungan bagi debitur beritikad baik;
- ketiadaan standar proporsionalitas denda;
- serta potensi eksekusi agunan yang tidak seimbang.
Landasan Hukum dan Konstitusional
Secara konstitusional, pengaturan ini bersandar pada Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945.
Keadilan sosial, hak atas penghidupan yang layak, kepastian hukum yang adil, dan asas kekeluargaan dalam perekonomian menuntut agar kebebasan berkontrak tidak dijalankan tanpa batas.









