Berbagai peraturan menjadi dasar kajian ini, antara lain Undang-Undang Perbankan beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Mempertanyakan Praktik yang Berlaku
Analisis hukum menunjukkan bahwa bunga kredit dan denda keterlambatan memiliki karakteristik hukum yang berbeda dan tidak boleh disamakan.
Denda yang dihitung atas keseluruhan pokok pinjaman ketika keterlambatan hanya terjadi pada sebagian angsuran dinilai tidak proporsional dan dapat dipersoalkan secara hukum.
Kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak atas klausul yang lahir dari ketimpangan posisi tawar.
Doktrin pacta sunt servanda tetap terikat pada kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik. Demikian pula, denda tidak boleh berubah menjadi instrumen yang memiskinkan debitur atau menciptakan lingkaran utang yang tidak berujung.
Usulan rekonstruksi regulasi mencakup penetapan batas maksimum denda, penghitungan denda berdasarkan tunggakan yang jatuh tempo, pembatasan akumulasi denda, pengendalian kapitalisasi bunga, kewajiban restrukturisasi bagi debitur beritikad baik, perlindungan aset produktif, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan mekanisme pengaduan dan pengawasan.
Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada guna menyempurnakan kerangka hukum yang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang.
“Kepastian hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian kepada bank untuk menagih. Keadilan tidak cukup hanya melindungi hak kreditur. Kemanfaatan tidak cukup hanya diukur dari keuntungan lembaga keuangan. Regulasi perkreditan harus dipastikan tetap menjadi instrumen pembangunan ekonomi, bukan mekanisme yang memperpanjang kemiskinan.”
Tegasnya, hukum yang adil bukanlah hukum yang membebaskan seseorang dari kewajibannya, melainkan hukum yang memastikan bahwa pemenuhan kewajiban tidak berubah menjadi penghancuran kehidupan orang yang berkewajiban.









